Foto: Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026
Jakarta | Rajawali Investigasi
Kebijakan pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tidak hanya mengatur penugasan guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga memunculkan pertanyaan besar tentang masa depan ribuan guru honorer di berbagai daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam edaran tersebut, pemerintah masih memberikan ruang bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Namun, ruang itu dibatasi oleh dua syarat utama, yakni harus terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) paling lambat 31 Desember 2024 serta masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik pemerintah daerah.
Bagi sebagian guru honorer, ketentuan ini menjadi jaminan sementara. Namun bagi mereka yang tidak memenuhi syarat administratif, meskipun telah lama mengabdi, kebijakan ini berpotensi menjadi titik akhir dari keterlibatan mereka dalam sistem pendidikan formal.
Data Jadi Penentu, Pengabdian Tak Selalu Diakui
Di lapangan, persoalan klasik masih ditemukan. Tidak semua guru honorer memiliki riwayat data yang tertib dalam sistem Dapodik. Kondisi ini banyak terjadi di berbagai daerah yang masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan administrasi pendidikan.
Akibatnya, terdapat potensi guru yang telah mengajar bertahun-tahun justru tidak tercatat dalam sistem, sehingga tidak diakui dalam kebijakan terbaru.
Padahal, dalam surat edaran tersebut, keabsahan penugasan sangat bergantung pada validitas data. Tanpa pencatatan yang sah, status mengajar tidak memiliki dasar administratif.
Batas Waktu 2026, Lalu Apa Setelahnya?
Pemerintah menetapkan masa penugasan guru non-ASN berlaku hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini secara tidak langsung menjadi masa transisi dalam penataan tenaga pendidik.
Namun demikian, belum terdapat kejelasan mengenai skema lanjutan setelah batas waktu tersebut. Di tingkat implementasi, masih muncul pertanyaan mengenai nasib para guru non-ASN ke depan.
Sebagian guru honorer mengaku belum mendapatkan kepastian, apakah akan diakomodasi dalam skema baru, dialihkan, atau tidak lagi dilibatkan dalam sistem pendidikan formal.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi mereka yang menjadikan profesi tersebut sebagai sumber penghasilan utama.
Skema Penghasilan, Cukup atau Sekadar Bertahan?
Surat edaran juga mengatur skema penghasilan bagi guru non-ASN. Bagi yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja, berhak atas tunjangan profesi. Sementara yang belum memenuhi beban kerja, maupun yang belum memiliki sertifikat, tetap diberikan insentif.
Namun dalam praktiknya, besaran insentif kerap menjadi sorotan. Di sejumlah daerah, nilai yang diterima dinilai belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup.
Pemerintah daerah memang diberikan kewenangan untuk memberikan tambahan penghasilan. Namun kemampuan anggaran di tiap daerah berbeda, sehingga tidak semua guru mendapatkan dukungan yang sama.
Antara Penataan dan Kenyataan Lapangan
Secara kebijakan, langkah pemerintah ini merupakan bagian dari upaya penataan sistem pendidikan yang lebih terstruktur dan berbasis data.
Namun di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan kondisi riil. Tidak semua guru honorer berada dalam posisi yang sesuai dengan persyaratan administratif yang ditetapkan.
Di sinilah muncul persoalan ketika kebijakan berbasis sistem bertemu dengan kondisi lapangan yang belum sepenuhnya siap.
Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan lanjutan yang lebih adaptif, berpotensi muncul dampak berupa berkurangnya tenaga pendidik non-ASN di sekolah negeri, bukan karena faktor kompetensi, melainkan karena persoalan administratif.
Sumber: Kemendikdasmen
