Foto: Seorang pengendara sepeda motor berusaha melintas di tengah derasnya aliran air yang meluap di kawasan Palutungan, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu, 16 Mei 2026.
KUNINGAN | Rajawali Investigasi
Luapan air yang kembali terjadi di kawasan Palutungan, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, memicu kembali sorotan publik terhadap pengendalian tata ruang di kawasan lereng Gunung Ciremai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aliran air dari wilayah hulu dilaporkan meluap deras setelah hujan intensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut pada Sabtu sore, 16 Mei 2026. Air bahkan melintas di badan jalan dan sempat terekam warga hingga viral di media sosial.
Namun di balik peristiwa itu, muncul pertanyaan yang semakin menguat: apakah kejadian ini murni akibat hujan, atau ada faktor lain yang selama ini luput dari pengawasan?
Sejumlah warga menyebut, pola aliran air di kawasan tersebut kini berubah dibanding beberapa tahun lalu. Limpasan dinilai lebih cepat dan membawa material dari wilayah atas lereng, seiring meningkatnya pembangunan fasilitas wisata di kawasan hulu.
Meski demikian, secara meteorologis, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat wilayah Kabupaten Kuningan berada dalam kategori hujan Atas Normal (115%–150% dari rata-rata klimatologis 30 tahun).
Kondisi ini menunjukkan adanya potensi peningkatan intensitas hujan di wilayah Jawa Barat bagian selatan, termasuk kawasan lereng Gunung Ciremai.
Artinya, tekanan alam dan tekanan aktivitas manusia diduga berjalan bersamaan di wilayah yang secara geografis masuk kawasan sensitif.
Berdasarkan RTRW Kabupaten Kuningan 2011–2031, wilayah Cigugur termasuk Desa Cisantana merupakan kawasan resapan air dan kawasan lindung yang memiliki fungsi vital sebagai penyangga sistem hidrologi daerah.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Palutungan berkembang pesat menjadi destinasi wisata dengan tumbuhnya vila, kafe, hingga penginapan di area lereng. Kondisi ini memunculkan sorotan terhadap sejauh mana pengawasan pemerintah daerah dalam memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW yang berlaku.
Sejumlah pihak menilai, jika perubahan tutupan lahan tidak dikendalikan secara ketat, maka kawasan resapan akan kehilangan kemampuan alaminya dalam menahan limpasan air saat hujan deras.
Dalam konteks ini, luapan air di Cisantana tidak lagi sekadar fenomena cuaca, melainkan sinyal awal dari tekanan ekologis yang lebih luas di kawasan hulu.
Peristiwa di Cisantana kini memperlihatkan satu hal yang semakin sulit diabaikan: ketika hujan datang, yang diuji bukan hanya cuaca, tetapi juga seberapa kuat tata ruang mampu bertahan dari tekanan pembangunan di kawasan yang seharusnya menjadi penyangga alam.
Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari instansi terkait mengenai faktor utama penyebab peristiwa tersebut.
