KPK Ungkap Modus Penipuan Donasi Palsu Mengatasnamakan Pimpinan, Masyarakat Diminta Waspada

- Penulis

Minggu, 10 Mei 2026 - 07:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

‎JAKARTA | Rajawali Investigasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya modus penipuan baru yang mencatut nama pimpinan dan deputi KPK untuk menggalang donasi palsu kepada masyarakat. Aksi tersebut dilakukan dengan menggunakan identitas lembaga serta logo resmi KPK dalam sebuah poster kegiatan yang mengatasnamakan program sosial.

Dalam klarifikasi resmi pada 9 Mei 2026, KPK menegaskan bahwa informasi terkait “Open Donasi Jambore Anak Yatim Al Hilal 2026” tidak memiliki hubungan apa pun dengan lembaga antirasuah tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

KPK menyatakan bahwa penggunaan nama pimpinan maupun simbol lembaga dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan identitas institusi negara yang berpotensi menyesatkan publik.

‎“Informasi permintaan donasi yang mengatasnamakan pimpinan/deputi KPK adalah tidak benar dan bukan bagian dari kegiatan resmi KPK,” demikian pernyataan lembaga tersebut.

Baca Juga:  Libatkan 525 Peternak Lokal, Program Sapi Kurban Presiden Dinilai Dorong Ekonomi Daerah

‎KPK menilai modus seperti ini berbahaya karena dapat memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara untuk kepentingan penipuan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap setiap informasi penggalangan dana yang mengatasnamakan KPK.

Lembaga antirasuah tersebut juga menegaskan hanya memiliki kanal informasi resmi yang dapat dijadikan rujukan, di antaranya situs https://www.kpk.go.id, akun Instagram @official.kpk, serta layanan Call Center 198.

‎Selain itu, KPK menyampaikan akan menelusuri pihak-pihak yang diduga menyebarkan informasi palsu tersebut. Apabila ditemukan unsur pelanggaran, kasus ini akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

‎Penyalahgunaan nama lembaga negara dalam praktik penipuan dinilai dapat merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Sumber : Redaksi | KPK RI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel rajawaliinvestigasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Desa Cipakem Tahun 2025, Pembangunan Infrastruktur Jadi Alokasi Terbesar
PAD Desa Sukasari Tembus 228 Juta, Penyertaan Modal BUMDes 204,5 Juta Jadi Penggerak Ekonomi Desa
Pemdes Cilimus Paparkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun 2025, Anggaran Miliaran Rupiah Diarahkan untuk Pelayanan dan Pembangunan
SULIT DITEMUI, TELEPON TAK DIJAWAB: Ada Apa dengan Kepala Desa Cilimus?
DUGAAN PENYIMPANGAN MBG DI KUNINGAN DISOROT, FRONTAL DESAK BUPATI HENTIKAN DAPUR DAN BUKA AUDIT TOTAL
TUTUP SEMUA DAPUR MBG! LSM FRONTAL SIAPKAN AKSI DI PENDOPO KUNINGAN, DESAK BUPATI KIRIM PETISI KE PEMERINTAH PUSAT
GEOTHERMAL MENGINTAI CIREMAI? Bagaimana Nasib Mata Air, Hutan, dan Lereng di Sekitarnya Jika Rencana Berlanjut?
Kertawinangun Perkuat Tata Kelola Informasi Desa, Pemutakhiran Profil hingga Pengembangan Sistem Informasi Jadi Perhatian
Berita ini 66 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 06:56 WIB

Desa Cipakem Tahun 2025, Pembangunan Infrastruktur Jadi Alokasi Terbesar

Rabu, 28 Oktober 2026 - 05:09 WIB

PAD Desa Sukasari Tembus 228 Juta, Penyertaan Modal BUMDes 204,5 Juta Jadi Penggerak Ekonomi Desa

Rabu, 28 Oktober 2026 - 03:14 WIB

Pemdes Cilimus Paparkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun 2025, Anggaran Miliaran Rupiah Diarahkan untuk Pelayanan dan Pembangunan

Selasa, 27 Oktober 2026 - 02:38 WIB

SULIT DITEMUI, TELEPON TAK DIJAWAB: Ada Apa dengan Kepala Desa Cilimus?

Senin, 26 Oktober 2026 - 00:39 WIB

DUGAAN PENYIMPANGAN MBG DI KUNINGAN DISOROT, FRONTAL DESAK BUPATI HENTIKAN DAPUR DAN BUKA AUDIT TOTAL

Berita Terbaru