Foto: Kantor Balai Desa Cilaja, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan.
KUNINGAN | Rajawali Investigasi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penggunaan Dana Desa Cilaja, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan, pada periode 2021–2026 menjadi perhatian setelah penelusuran data menemukan sejumlah kelompok kegiatan dengan nomenklatur serupa yang tercatat berulang dari tahun ke tahun. Empat kelompok belanja yang disorot meliputi kegiatan komunikasi dan informasi lokal, penyusunan profil desa, pengembangan Sistem Informasi Desa (SID), serta pemetaan kemiskinan partisipatif, dengan akumulasi nilai tercatat sebesar Rp.263.595.500.
Nilai tersebut merupakan hasil penjumlahan rincian nominal pada empat kelompok kegiatan berdasarkan data yang ditelaah, bukan total anggaran Dana Desa setiap tahun. Angka itu juga belum dapat disamakan dengan realisasi yang telah diverifikasi melalui dokumen pertanggungjawaban ataupun kerugian negara. Karena itu, penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara anggaran, pelaksanaan kegiatan, bukti pembayaran, dan hasil yang diterima desa.
Dalam rincian tersebut, kelompok kegiatan komunikasi dan informasi lokal mencatat akumulasi Rp.146.802.800. Penyusunan profil desa mencapai Rp.75.504.700, pengembangan SID sebesar Rp.17.900.000, sedangkan pemetaan atau analisis kemiskinan secara partisipatif tercatat Rp.23.388.000.
Pada 2021, kelompok kegiatan komunikasi dan informasi lokal tercatat sebesar Rp.25.498.800, yang terdiri atas Rp.20.448.800, Rp.3.600.000, dan Rp.1.450.000. Pada tahun yang sama, penyusunan atau pemutakhiran profil desa tercatat Rp.43.143.500. Pemetaan kemiskinan partisipatif mencapai Rp.8.413.000, sedangkan pengembangan SID tercatat dalam tiga rincian, yakni Rp.6.100.000, Rp.2.000.000, dan Rp.5.700.000, dengan jumlah Rp.13.800.000. Total empat kelompok kegiatan yang dirinci untuk tahun tersebut mencapai Rp.90.855.300.
Memasuki 2022, kegiatan komunikasi dan informasi lokal tercatat sebesar Rp.13.560.000, berasal dari tiga rincian senilai Rp.5.730.000, Rp.3.055.000, dan Rp.4.775.000. Pengembangan SID tercatat Rp.4.100.000, terdiri atas Rp.2.000.000 dan Rp.2.100.000. Sementara itu, pemetaan kemiskinan partisipatif mencapai Rp.11.175.000. Akumulasi tiga kelompok kegiatan yang tercantum pada tahun tersebut sebesar Rp28.835.000.
Pada 2023, rincian komunikasi dan informasi lokal menunjukkan empat nilai, yakni Rp.11.460.000, Rp.21.235.000, Rp.2.940.000, dan Rp.15.260.000. Jika dijumlahkan, nilainya mencapai Rp.50.895.000. Selain itu, kegiatan pemetaan kemiskinan partisipatif tercatat Rp.3.800.000. Dengan demikian, total dua kelompok kegiatan yang dirinci pada tahun tersebut mencapai Rp.54.695.000.
Sementara pada 2024, penyusunan profil desa tercatat dalam dua rincian, masing-masing Rp.6.000.000 dan Rp.1.500.000, sehingga berjumlah Rp.7.500.000. Kelompok komunikasi dan informasi lokal tercatat melalui tiga nilai Rp.1.970.000 serta satu nilai Rp.15.270.000, dengan akumulasi Rp.21.180.000. Total kedua kelompok kegiatan tersebut mencapai Rp.28.680.000.
Pada 2025, kelompok komunikasi dan informasi lokal tercatat sebesar Rp.24.812.000. Nilai itu tersusun dari Rp.1.570.000, lima rincian masing-masing Rp.785.000, satu rincian lain Rp.1.570.000, serta Rp.17.747.000. Rincian tersebut perlu dicocokkan dengan dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban untuk mengetahui jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, serta keluaran yang dihasilkan.
Adapun pada 2026, kelompok komunikasi dan informasi lokal tercatat sebesar Rp.10.857.000, yang terdiri atas Rp.2.380.000, dua rincian masing-masing Rp.785.000, dan Rp.6.907.000. Penyusunan profil desa juga tercatat sebesar Rp.24.861.200. Total kedua kelompok kegiatan tersebut mencapai Rp.35.718.200. Angka tahun 2026 perlu dibaca sesuai status datanya, karena pagu atau alokasi tidak otomatis menunjukkan bahwa seluruh anggaran telah direalisasikan.
Pencatatan kegiatan dengan nomenklatur serupa dalam beberapa tahun anggaran tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan. Kegiatan komunikasi dan informasi desa, pemutakhiran profil, maupun pengelolaan sistem informasi dapat dilakukan secara berkala apabila memang dibutuhkan. Namun, pengulangan anggaran tetap perlu disertai penjelasan yang dapat diuji mengenai tujuan, sasaran, bentuk kegiatan, pelaksana, serta hasil yang diperoleh pada setiap tahun.
Kejelasan tersebut penting agar publik dapat membedakan kegiatan yang memang berkelanjutan dengan kegiatan yang berpotensi tumpang tindih. Dokumen yang relevan untuk ditelaah antara lain APBDes dan perubahannya, Rencana Kerja Pemerintah Desa, rincian kegiatan, bukti transaksi, laporan realisasi, dokumentasi pelaksanaan, serta hasil pekerjaan atau keluaran yang dapat diperiksa langsung.
Rajawali Investigasi akan menelusuri penggunaan anggaran tersebut secara mendalam melalui pemeriksaan dokumen, verifikasi lapangan, dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Pengulangan nomenklatur kegiatan selama beberapa tahun anggaran tidak boleh berhenti pada penjelasan administratif semata, tetapi harus dibuktikan melalui dokumen yang sah, pelaksanaan yang nyata, serta hasil kegiatan yang dapat diperiksa.
Setiap rupiah yang bersumber dari keuangan negara wajib memiliki dasar pengeluaran, bukti pertanggungjawaban, dan keluaran yang jelas. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara anggaran, realisasi, dan hasil kegiatan, persoalan itu akan ditelusuri lebih lanjut sesuai fakta dan ketentuan yang berlaku. Sebab, transparansi bukan sekadar menyajikan angka dalam laporan, melainkan memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat diuji dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pemerintah Desa Cilaja perlu memperoleh ruang untuk menjelaskan dasar penganggaran, pelaksanaan, dan hasil dari setiap kegiatan yang menjadi sorotan. Klarifikasi tersebut penting agar publik mendapatkan gambaran yang utuh sekaligus memastikan pemberitaan tetap berimbang. Apabila dalam proses verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, temuan itu akan ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan mekanisme yang berlaku, tanpa mendahului kesimpulan pihak berwenang.
(Redaksi)
