Foto: Awak Media Rajawali Investigasi bersama Kepala Desa Cihaur, Amid, dan Sekretaris Desa Cihaur, Agus Mulyana, Kamis, (22/10/2026).
KUNINGAN | Rajawali Investigasi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembangunan desa bukan hanya tentang jalan yang mulus atau bangunan yang berdiri. Di balik itu, ada hal penting yang turut menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yakni data yang akurat, informasi yang tertata, dan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan warga. Hal tersebut menjadi salah satu aspek yang menarik dicermati dalam kegiatan Dana Desa Cihaur, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, periode 2021–2026.
Berdasarkan data kegiatan yang tercatat selama periode tersebut, Desa Cihaur memiliki sejumlah program terkait pemutakhiran profil desa, pemetaan dan analisis kemiskinan secara partisipatif, serta pengembangan Sistem Informasi Desa (SID). Ketiganya memiliki keterkaitan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari mengenali potensi wilayah hingga menyusun prioritas pembangunan.
Data yang tertata bukan sekadar pelengkap administrasi. Jika diperbarui dan dimanfaatkan secara tepat, informasi kependudukan, potensi desa, dan kondisi sosial masyarakat dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan warga secara lebih menyeluruh. Dari sinilah perencanaan pembangunan diharapkan menjadi lebih terarah dan tepat sasaran.
Kepala Desa Cihaur, Amid, menempatkan pengelolaan data sebagai salah satu aspek penting dalam mendukung pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
“Data desa memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memahami kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan dengan baik agar dapat menjadi dasar dalam menyusun program dan meningkatkan pelayanan kepada warga,” ujar Amid.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan data yang dimiliki pemerintah desa tidak hanya tersimpan sebagai dokumen, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan.
“Harapannya, data yang dikelola pemerintah desa dapat membantu menentukan prioritas pembangunan secara lebih tepat, sehingga program yang dijalankan benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa pembangunan yang baik membutuhkan lebih dari sekadar perencanaan di atas kertas. Ketepatan informasi menjadi salah satu faktor yang membantu pemerintah menentukan program sesuai kondisi di lapangan.
Sementara itu, Sekretaris Desa Cihaur, Agus Mulyana, menyoroti pentingnya ketertiban administrasi dan pembaruan informasi dalam mendukung jalannya pemerintahan desa.
“Ketertiban administrasi dan pembaruan informasi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Data yang tersusun dengan baik dapat membantu proses perencanaan, mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, serta memudahkan penyediaan informasi yang dibutuhkan masyarakat,” ungkap Agus Mulyana.
Menurutnya, pengelolaan informasi juga perlu terus diperhatikan agar data yang tersedia tetap relevan dan dapat mendukung pelayanan kepada warga.
“Yang terpenting, informasi yang dikelola dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan pemerintahan desa dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Di tengah perkembangan teknologi, keberadaan Sistem Informasi Desa menjadi salah satu aspek yang patut diperhatikan. Sistem digital berpotensi mempermudah pengelolaan informasi dan mendukung pelayanan yang lebih efisien. Namun, manfaatnya akan semakin terasa apabila sistem berfungsi dengan baik, informasi diperbarui secara berkala, dan data yang tersedia benar-benar digunakan.
Hal serupa berlaku pada pemetaan kemiskinan secara partisipatif. Hasil pendataan akan lebih bermakna apabila menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program dan menentukan prioritas sesuai kondisi masyarakat. Dengan begitu, data tidak berhenti sebagai catatan administrasi, tetapi dapat mendukung kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Pada titik inilah keterbukaan informasi menjadi penting. Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai program yang direncanakan, tetapi juga kejelasan mengenai pelaksanaan dan hasilnya. Sementara itu, pemerintah desa perlu memastikan bahwa administrasi dan dokumentasi kegiatan dikelola secara tertib serta dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi Desa Cihaur, penguatan pendataan dan sistem informasi merupakan bagian dari upaya yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ketika data dikelola dengan baik, sistem informasi berfungsi optimal, dan keterbukaan dijalankan secara konsisten, pembangunan desa memiliki landasan yang lebih kuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebab, keberhasilan pembangunan bukan semata-mata dilihat dari apa yang dibangun, tetapi juga dari seberapa baik pemerintah memahami kebutuhan warganya dan menerjemahkannya menjadi pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat.
(GUNTUR – Redaksi)
