Foto: Konferensi pers KPK terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
JAKARTA | Rajawali Investigas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan masih terus berkembang. Penyidik bahkan membuka peluang adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara tersebut.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2026), penyidik mengungkapkan bahwa pendalaman saat ini tidak hanya berfokus pada konstruksi perkara utama, tetapi juga menelusuri berbagai aset yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diusut
Penelusuran tersebut mencakup aset bergerak maupun tidak bergerak, termasuk rekening dan bentuk kepemilikan lainnya yang diduga berkaitan dengan para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut KPK, pengembangan perkara akan dilakukan apabila ditemukan fakta baru maupun aliran aset yang berhubungan dengan proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Temuan tersebut nantinya dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk memperluas penyidikan.
Selain melakukan penelusuran aset, KPK juga telah meminta keterangan sejumlah pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses pembuktian perkara.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan.
Penyidik sebelumnya menduga terdapat perusahaan yang memperoleh keuntungan dari proyek-proyek pemerintah daerah dan memiliki keterkaitan dengan keluarga pejabat daerah yang bersangkutan.
KPK menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dilakukan berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama penyelidikan dan penyidikan berlangsung.
Lembaga antirasuah itu juga memastikan akan terus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain serta aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.
Sementara itu, langkah pemblokiran aset disebut menjadi bagian dari upaya penyelamatan aset negara dan mencegah perpindahan kepemilikan selama proses hukum berjalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Follow WhatsApp Channel rajawaliinvestigasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
