‎Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Jadi Kunci Target Ekonomi RI Tumbuh 8 Persen, Ini Penjelasan Menkeu

- Penulis

Sabtu, 23 Mei 2026 - 15:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

‎JAKARTA | Rajawali Investigasi

Pemerintah menegaskan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sinergi antara belanja negara dan sektor swasta sebagai dua mesin utama penggerak ekonomi. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam kegiatan Jogja Financial Festival, Jumat (22/05/2026), yang menekankan pentingnya menjaga likuiditas di sektor keuangan agar aktivitas ekonomi berjalan lebih agresif dan merata.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Menkeu, pemerintah saat ini mengoptimalkan dua pendekatan utama, yakni peningkatan belanja pemerintah serta dorongan kepada perbankan agar lebih aktif menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif. Di sisi lain, langkah ini juga diarahkan untuk memperkuat keterhubungan antara sektor keuangan dan sektor riil.

“Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup sehingga perbankan dapat menyalurkan dana yang ada ke sektor riil. Dengan begitu, sektor swasta ikut bergerak,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah juga disebut telah memindahkan dana sekitar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke sistem perbankan nasional guna memperkuat kapasitas penyaluran kredit kepada dunia usaha.

Baca Juga:  Di Balik Revitalisasi SDN 1 Cinagara: Material, Gambar Kerja, dan Pengawasan Mulai Dipertanyakan

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

Menkeu menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dinilai ambisius, namun tetap dapat dicapai apabila dunia usaha memperoleh dukungan likuiditas, kemudahan investasi, serta akses pembiayaan yang kompetitif.

Selain penguatan sektor keuangan, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Satgas ini melibatkan lintas kementerian untuk mempercepat penyelesaian hambatan investasi, termasuk perizinan dan koordinasi antar instansi.

Dengan adanya satgas ini, pemerintah berharap proses investasi dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan terkoordinasi.

‎Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan berbunga rendah bagi perusahaan berorientasi ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dengan kisaran bunga sekitar 5–6 persen.

Pemerintah menilai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat iklim investasi dan mendorong keterlibatan sektor swasta secara lebih luas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan.

‎Sumber: Redaksi | Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel rajawaliinvestigasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Saat Wartawan Datang, Mengapa Pihak Lain Ikut Dihubungi atau Diundang? Mengurai Pola yang Berpotensi Mengaburkan Proses Konfirmasi
Dana BOS SMAN 1 Luragung 2025 Tembus Rp1,74 Miliar, Anggaran Pemeliharaan Rp 286,82 Juta Patut Dicermati
Dana BOS 2025 Rp 1,1 Miliar di Satu Sekolah Patut Dicermati, Anggaran Perpustakaan, Pemeliharaan dan Honor Jadi Pos Terbesar
Anggaran Perawatan SMPN 1 Garawangi Melonjak Lebih Dua Kali Lipat, Dana BOS 2025 Patut Dicermati
Hari Kedua Retret Kepala Desa Kuningan Diisi Penguatan Bela Negara, Pencegahan Korupsi, dan Kemandirian Ekonomi Desa
Belajar dari KUD, Koperasi Desa Merah Putih Jangan Sampai Menjadi Proyek Sesaat
Di Balik Revitalisasi SDN 1 Cinagara: Material, Gambar Kerja, dan Pengawasan Mulai Dipertanyakan
Polres Kuningan Perkuat Pengawasan Haji dan Umrah, Satukan Langkah Cegah Travel Ilegal Lewat FGD
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 28 Juli 2026 - 11:03 WIB

Saat Wartawan Datang, Mengapa Pihak Lain Ikut Dihubungi atau Diundang? Mengurai Pola yang Berpotensi Mengaburkan Proses Konfirmasi

Selasa, 28 Juli 2026 - 05:18 WIB

Dana BOS SMAN 1 Luragung 2025 Tembus Rp1,74 Miliar, Anggaran Pemeliharaan Rp 286,82 Juta Patut Dicermati

Senin, 27 Juli 2026 - 05:13 WIB

Dana BOS 2025 Rp 1,1 Miliar di Satu Sekolah Patut Dicermati, Anggaran Perpustakaan, Pemeliharaan dan Honor Jadi Pos Terbesar

Senin, 27 Juli 2026 - 03:54 WIB

Anggaran Perawatan SMPN 1 Garawangi Melonjak Lebih Dua Kali Lipat, Dana BOS 2025 Patut Dicermati

Sabtu, 25 Juli 2026 - 14:50 WIB

Belajar dari KUD, Koperasi Desa Merah Putih Jangan Sampai Menjadi Proyek Sesaat

Berita Terbaru