KUNINGAN | Rajawali Investigasi
Pemerintah Desa Sukasari, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, mencatat Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp.228.296.000 dalam Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD) Tahun 2025. Pendapatan tersebut tercatat seluruhnya berasal dari hasil usaha, menjadi salah satu komponen penting dalam struktur keuangan desa.
Berdasarkan data ILPPD 2025, total pendapatan desa tercatat sebesar Rp.1.836.008.379, yang terdiri atas PAD dan pendapatan transfer. Anggaran tersebut menjadi bagian dari dukungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanganan keadaan darurat dan mendesak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Desa Sukasari, Nana Lukmana, S.IP., memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tanggung jawab mengoptimalkan potensi desa, memperkuat pelayanan masyarakat, dan mendorong pembangunan yang memberikan manfaat bagi warga.
Salah satu pos yang menjadi perhatian dalam laporan pembiayaan adalah penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar Rp.204.523.000. Alokasi ini menjadi bagian penting dari upaya pengembangan usaha desa yang diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi produktif serta memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pengembangan BUMDes memiliki peluang untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal apabila didukung perencanaan usaha yang matang, pengelolaan profesional, serta pertanggungjawaban keuangan yang transparan. Dengan demikian, modal yang bersumber dari keuangan desa diharapkan tidak hanya tercatat sebagai investasi, tetapi juga dapat memberikan hasil usaha dan manfaat berkelanjutan.
Dalam struktur belanja, pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk berbagai kebutuhan. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa tercatat sebesar Rp.825.318.919, bidang pelaksanaan pembangunan Rp.627.766.460, pembinaan kemasyarakatan Rp.20.000.000, pemberdayaan masyarakat Rp.122.400.000, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Rp.23.000.000.
Komposisi anggaran tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menjadi bagian utama dalam penggunaan anggaran desa. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat juga memperoleh alokasi yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan partisipasi warga.
Nana Lukmana, S.IP., Kepala Desa Sukasari, dalam draf pernyataan yang perlu dikonfirmasi, menyampaikan:
“Pengelolaan keuangan desa harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Potensi pendapatan asli desa perlu terus dikembangkan, sementara penyertaan modal BUMDes harus dikelola secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Harapannya, usaha desa dapat berkembang, memberikan kontribusi terhadap PAD, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Sukasari.”
Menurut arah kebijakan tersebut, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang dikelola, tetapi juga dari hasil yang dirasakan masyarakat. Keterbukaan informasi, ketepatan penggunaan anggaran, dan evaluasi berkala menjadi unsur penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Melalui penguatan PAD dan pengembangan BUMDes, Desa Sukasari memiliki peluang untuk memperluas sumber pendapatan serta meningkatkan kemandirian ekonomi. Langkah tersebut perlu diikuti dengan laporan usaha yang terukur, pencatatan aset yang tertib, dan evaluasi manfaat investasi bagi masyarakat.
ILPPD 2025 menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengetahui gambaran penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Dengan keterbukaan informasi dan pengelolaan yang berorientasi pada hasil, potensi desa diharapkan dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi warga secara berkelanjutan.
(GUNTUR – Redaksi)
