Foto: Kepala Desa Cipakem, H. Uci Sanusi, S.Ag., bersama Sekretaris Desa Cipakem, Armansyah, S.Pd., dan awak media Rajawali Investigasi, saat memberikan keterangan terkait keterbukaan informasi anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Cipakem Tahun 2025.
KUNINGAN | Rajawali Investigasi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah Desa Cipakem, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dalam laporan tersebut, anggaran pendapatan desa tercatat sebesar Rp.1.913.837.383,53, sedangkan realisasi belanja mencapai Rp.1.666.768.882,42.
Publikasi tersebut memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan desa, mulai dari pendapatan, belanja pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, hingga penanggulangan bencana dan keadaan mendesak.
Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, anggaran yang tercantum mencapai Rp.730.450.000, dengan realisasi sebesar Rp.730.450.000. Anggaran tersebut menjadi bagian dari pembiayaan program pembangunan desa yang berkaitan dengan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat.
Kepala Desa Cipakem, H. Uci Sanusi, S.Ag., menilai keterbukaan informasi anggaran menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama agar masyarakat dapat mengetahui program yang direncanakan dan memahami arah penggunaan anggaran.
“Penyampaian informasi anggaran ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah desa untuk memberikan keterbukaan kepada masyarakat. Kami berharap warga dapat mengetahui program yang direncanakan dan ikut mengawal pelaksanaannya agar pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, anggaran yang tercantum sebesar Rp.661.892.356, dengan realisasi Rp.660.014.882,42. Sementara itu, bidang pembinaan kemasyarakatan memiliki anggaran Rp.10.000.000 dan realisasi Rp.10.000.000.
Adapun bidang pemberdayaan masyarakat mencatat anggaran sebesar Rp.148.379.000, dengan realisasi Rp.148.379.000. Alokasi tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program pemberdayaan yang perlu dilihat berdasarkan kegiatan yang direalisasikan serta manfaatnya bagi masyarakat.
Menurut H. Uci Sanusi, pelaksanaan program desa perlu mengacu pada perencanaan dan kebutuhan masyarakat agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
“Kami berharap setiap program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, keterbukaan informasi dan pengawasan bersama menjadi bagian penting agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa, laporan mencantumkan anggaran sebesar Rp.117.925.000, dengan realisasi sebesar Rp.117.925.000. Penggunaan anggaran pada bidang ini berkaitan dengan penanganan kebutuhan mendesak dan kondisi darurat sesuai ketentuan serta kebutuhan desa.
Sementara itu, pada bagian pembiayaan, tercatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp.2.713.780 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.245.100.000. Pengeluaran pembiayaan tersebut mencakup penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar Rp.240.100.000 serta pembentukan dana cadangan pemilihan kepala desa sebesar Rp.5.000.000, berdasarkan rincian yang tercantum dalam data sebelumnya.
Penyertaan modal BUMDes menjadi salah satu pos yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan pengembangan usaha desa dan potensi peningkatan ekonomi masyarakat. Pertanggungjawaban atas penyertaan modal tersebut dapat ditelusuri melalui dokumen penyertaan modal, laporan usaha, serta laporan pertanggungjawaban BUMDes.
Sekretaris Desa Cipakem, Armansyah, S.Pd., menekankan pentingnya ketertiban administrasi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Hal tersebut berkaitan dengan perlunya kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dokumentasi, serta laporan penggunaan anggaran.
“Pengelolaan anggaran harus didukung administrasi yang tertib, pelaksanaan kegiatan yang sesuai perencanaan, serta dokumentasi dan laporan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa. Dengan begitu, penggunaan anggaran dapat diketahui dan dievaluasi secara terbuka,” ungkapnya.
Publikasi laporan realisasi APB Desa merupakan salah satu unsur keterbukaan pemerintahan desa. Namun, transparansi juga perlu ditunjang kesesuaian antara anggaran yang ditetapkan, pelaksanaan kegiatan, realisasi keuangan, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang dapat ditelusuri, masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam mengawasi pembangunan secara konstruktif.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan Desa Cipakem yang akuntabel serta berorientasi pada kepentingan warga.
(GUNTUR – Redaksi)
