Foto: Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, saat memimpin konferensi pers penahanan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Pemkab Lamongan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
JAKARTA | Rajawali Investigasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan proses hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2017 hingga 2019.
Langkah terbaru ditandai dengan penahanan tiga orang tersangka yang dinilai memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung perkantoran tersebut. Penahanan dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang dianggap cukup untuk melanjutkan proses penyidikan.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (2/6/2026), menjelaskan bahwa penahanan merupakan bagian dari upaya memperlancar proses penyidikan dan mencegah potensi hambatan selama penanganan perkara berlangsung.
Tiga tersangka yang ditahan masing-masing adalah Mokh Sukiman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut, Ahmad Abdillah yang merupakan Direktur PT Agung Pradana Putra, serta Herman Dwi Haryanto yang menjabat General Manager Divisi Regional 3 pada periode pelaksanaan pekerjaan.
Menurut KPK, ketiganya diduga memiliki peran dalam rangkaian pelaksanaan proyek pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan yang saat ini sedang didalami penyidik.
Sementara itu, seorang tersangka lainnya, Muhammad Yanuar Marzuki, yang diketahui menjabat sebagai Komite Manajemen Proyek pada periode 2017–2019, belum menjalani penahanan.
Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
KPK menetapkan masa penahanan awal selama 20 hari terhitung sejak 2 Juni hingga 21 Juni 2026 di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Lembaga antirasuah itu menegaskan penyidikan belum berhenti pada penetapan dan penahanan para tersangka. Penyidik masih menelusuri berbagai fakta hukum, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain maupun aliran dana yang berkaitan
dengan proyek tersebut.
KPK juga memastikan proses pemberkasan perkara akan terus dipercepat agar kasus dapat segera memasuki tahap penuntutan dan disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi.
