KUNINGAN | Rajawali Investigasi
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SD Negeri 3 Jabranti, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan, dengan nilai bantuan Rp.1.200.122.570 dari APBN Tahun Anggaran 2026, masih berjalan. Sejumlah pekerjaan struktur bangunan terlihat masih berada dalam tahapan pengerjaan, sementara keseluruhan kegiatan dijadwalkan berlangsung hingga November 2026.
Berdasarkan papan informasi yang terpasang di lokasi, kegiatan tersebut merupakan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Sekolah Menengah Pertama. Pelaksanaan kegiatan tercantum mulai 17 Agustus 2026 hingga November 2026 dengan pelaksana P2SP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program tersebut mencakup beberapa pekerjaan fisik di lingkungan sekolah. Lingkupnya meliputi rehabilitasi lima ruang kelas, rehabilitasi satu ruang administrasi guru, pembangunan satu ruang kelas baru atau RKB, rehabilitasi WC serta pekerjaan pemagaran.
Memasuki masa pelaksanaan tersebut, pekerjaan di lapangan masih dilakukan secara bertahap. Dalam peninjauan pada Kamis (17/9/2026), sejumlah pekerjaan pembesian terlihat masih berlangsung, antara lain pada balok lintel, ring balok bagian atas, kolom teras dan pekerjaan sloof .
Kondisi setiap bagian bangunan pun belum seluruhnya berada pada tahapan yang sama. Sebagian pekerjaan masih berada pada proses pembesian dan pengerjaan struktur, sementara bagian lainnya telah memasuki tahapan pekerjaan lanjutan.
Hal tersebut disampaikan Kepala SD Negeri 3 Jabranti, Utin Supriatin, S.Pd., saat ditemui awak media Rajawali Investigasi, Kamis (17/9/2026). Ia menjelaskan bahwa proses revitalisasi masih berlangsung dan sejumlah pekerjaan bangunan belum selesai.
“Pekerjaan masih berjalan dan belum semuanya selesai. Saat ini beberapa bagian masih dalam tahapan pembesian dan pekerjaan struktur lainnya. Jadi kondisi di lapangan memang masih berubah mengikuti tahapan pekerjaan,” jelas Utin.
Menurut Utin, selama kegiatan berlangsung pihak sekolah terus mengikuti perkembangan pekerjaan dan berkoordinasi dengan pihak yang melaksanakan kegiatan apabila terdapat bagian yang perlu diklarifikasi.
“Kami dari sekolah tentu berharap pelaksanaan revitalisasi ini berjalan sesuai perencanaan. Kami juga terus berkoordinasi dengan pihak yang melaksanakan pekerjaan apabila ada bagian yang perlu diklarifikasi atau diperiksa,” tuturnya.
Program tersebut, lanjut Utin, menjadi bagian dari upaya memperbaiki fasilitas pendidikan di SD Negeri 3 Jabranti. Sejumlah ruang dan fasilitas sekolah akan mendapatkan perbaikan maupun pembangunan melalui kegiatan tersebut.
“Kami bersyukur sekolah mendapatkan program revitalisasi ini. Harapannya setelah selesai nanti ruang belajar dan fasilitas lainnya bisa lebih baik sehingga dapat menunjang kegiatan belajar mengajar,” ujar Utin.
Sementara itu, Oos, S.Pd., SH., Sekbid Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi PGRI Cabang Karangkancana, yang turut berada di lokasi saat peninjauan, menyampaikan pandangannya mengenai pelaksanaan revitalisasi yang masih berlangsung.
Menurut Oos, pekerjaan pembangunan fasilitas pendidikan yang menggunakan anggaran pemerintah tetap perlu mendapatkan pengawasan. Pengawasan terhadap pekerjaan yang masih berlangsung, menurutnya, perlu melihat tahapan pelaksanaan secara keseluruhan.
“Pengawasan tentu penting karena anggaran yang digunakan merupakan anggaran pemerintah. Tetapi kalau pekerjaan masih berjalan, kondisi yang dilihat di lapangan juga perlu ditempatkan sesuai tahapan pekerjaannya,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian pekerjaan, pemeriksaan perlu dilakukan dengan melihat dokumen dan kondisi fisik di lapangan.
“Kalau ada dugaan ketidaksesuaian, tentu harus dilihat dokumen dan kondisi fisiknya. Jangan sampai sesuatu yang sebenarnya masih dalam proses langsung dianggap sebagai hasil akhir. Yang paling penting ada pemeriksaan dan klarifikasi sehingga informasinya tidak menimbulkan persepsi yang keliru,” ucap Oos.
Oos menambahkan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perlu mendapatkan ruang untuk memberikan penjelasan apabila terdapat hal yang membutuhkan klarifikasi.
“Kontrol publik tetap diperlukan. Tetapi semua pihak juga perlu diberi ruang untuk menjelaskan kondisi sebenarnya. Dengan begitu pengawasan berjalan dan pihak sekolah maupun pelaksana juga mendapatkan kesempatan memberikan klarifikasi,” jelasnya.
Hingga berita ini disusun, pelaksanaan revitalisasi masih berlangsung dengan batas waktu pelaksanaan sampai November 2026. Seluruh lingkup pekerjaan tersebut masih dalam proses pengerjaan di lokasi.
(GUNTUR – Redaksi)
