Ekonomi Indonesia Triwulan I 2026 Tumbuh Kuat 5,61%, Ini Penjelasan Menkeu Purbaya

- Penulis

Sabtu, 30 Mei 2026 - 06:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berdialog dengan peserta dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta.

 

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

JAKARTA | Rajawali Investigasi 

Pemerintah menilai perekonomian Indonesia pada Triwulan I-2026 tetap berada pada jalur pertumbuhan yang solid di tengah ketidakpastian global.

Dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa struktur pertumbuhan ekonomi saat ini ditopang oleh konsumsi masyarakat dan dukungan kebijakan fiskal yang berjalan efektif.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2026 tercatat mencapai 5,61 persen.

Angka tersebut dinilai lebih tinggi dibanding rata-rata negara G20 maupun ASEAN, sekaligus mencerminkan daya tahan ekonomi domestik yang masih kuat.

Kontribusi utama datang dari konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen serta konsumsi pemerintah yang meningkat signifikan sebesar 21,8 persen.

Pemerintah menilai kombinasi ini menunjukkan peran belanja negara sebagai akselerator dalam menjaga momentum pertumbuhan.

Dalam keterangannya, Menkeu menanggapi pandangan yang menyebut pertumbuhan terlalu bergantung pada belanja pemerintah.

Ia menegaskan, “Jika dilihat dari sisi pertumbuhan saja, konsumsi masyarakat di kisaran 5,5 persen itu sudah termasuk tinggi, biasanya hanya sekitar 4,9 sampai 5 persen. Jadi anggapan bahwa pertumbuhan hanya ditopang belanja pemerintah sehingga rentan itu kurang tepat.”

Baca Juga:  Indonesia Siap Perkuat Posisi dalam Rantai Pasok Global Kecerdasan Artifisial

Inflasi juga disebut tetap terkendali di level 2,42 persen (hingga April 2026), masih berada dalam sasaran Bank Indonesia.

Pemerintah bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah terus menjaga stabilitas harga, termasuk melalui kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi untuk menjaga daya beli.

Lebih jauh, Menkeu menekankan pentingnya koordinasi fiskal dan moneter dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan.

Ia menyampaikan bahwa “ketika kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras, maka pertumbuhan ekonomi bisa terdorong lebih cepat dan lebih kuat.”

Memasuki Triwulan II-2026, sejumlah indikator konsumsi juga menunjukkan penguatan. Penjualan mobil dan motor masing-masing melonjak 55 persen dan 28,1 persen, disertai peningkatan konsumsi BBM, listrik, dan semen yang mengindikasikan aktivitas industri serta investasi mulai meningkat.

Menanggapi data tersebut, Menkeu juga menyebutkan adanya perbaikan ekspektasi ekonomi. “Data ini cukup mengejutkan saya.

Sebelumnya saya agak pesimis terhadap Triwulan II, tetapi melihat indikator yang ada, ternyata cukup baik. Artinya daya beli masyarakat masih terjaga,” ujarnya.

Dengan berbagai indikator tersebut, pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi dapat terus berlanjut hingga paruh pertama 2026.

 

Sumber: Konferensi Pers APBN KiTa – Kementerian Keuangan RI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel rajawaliinvestigasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Hati-Hati, Copy-Paste Berita Tuduhan Serius Tanpa Uji Fakta Berpotensi Menimbulkan Konsekuensi Hukum
Anggaran Revitalisasi SMPN 2 Cilimus Rp1,364 Miliar Patut Dicermati, Dokumen Perencanaan Memunculkan Sejumlah Pertanyaan
Belajar dari KUD, Koperasi Desa Merah Putih Jangan Sampai Menjadi Proyek Sesaat
Di Balik Revitalisasi SDN 1 Cinagara: Material, Gambar Kerja, dan Pengawasan Mulai Dipertanyakan
Media Gathering DPRD Kuningan: Membangun Kemitraan atau Menguji Independensi Pers?
Terungkap! Bendahara Disdik Kuningan Akui Tunggakan Premi Rp 415 Juta dalam Surat Bermaterai, BPK Sebut Hingga Pemeriksaan Berakhir Belum Dibayar
Rp3,17 Miliar Dana GU Disdik Kuningan Tanpa SPJ Mulai Diperiksa Kejaksaan
FORMASI Layangkan Surat Audiensi ke Ketua DPRD Kuningan, Desak Bongkar Legalitas Kajian KJPP UNPAS yang Jadi Dasar Tunjangan Dewan
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 29 Juli 2026 - 06:02 WIB

Hati-Hati, Copy-Paste Berita Tuduhan Serius Tanpa Uji Fakta Berpotensi Menimbulkan Konsekuensi Hukum

Selasa, 28 Juli 2026 - 12:40 WIB

Anggaran Revitalisasi SMPN 2 Cilimus Rp1,364 Miliar Patut Dicermati, Dokumen Perencanaan Memunculkan Sejumlah Pertanyaan

Sabtu, 25 Juli 2026 - 14:50 WIB

Belajar dari KUD, Koperasi Desa Merah Putih Jangan Sampai Menjadi Proyek Sesaat

Jumat, 24 Juli 2026 - 16:09 WIB

Di Balik Revitalisasi SDN 1 Cinagara: Material, Gambar Kerja, dan Pengawasan Mulai Dipertanyakan

Rabu, 22 Juli 2026 - 15:27 WIB

Media Gathering DPRD Kuningan: Membangun Kemitraan atau Menguji Independensi Pers?

Berita Terbaru