JAKARTA | Rajawali Investigasi
Pemerintah melalui lintas kementerian mengumumkan pembukaan rekrutmen sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden. Langkah ini merupakan bagian dari penguatan implementasi program prioritas pemerintah di berbagai sektor strategis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pengisian SDM PHTC yang digelar di Jakarta, Rabu (15/04/2026), yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Dalam keterangannya, pemerintah menegaskan bahwa rekrutmen ini dibuka untuk menjaring putra-putri terbaik bangsa. SDM yang terpilih nantinya akan ditempatkan untuk mendukung pelaksanaan program strategis di tingkat lapangan.
Program tersebut mencakup pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kedua program ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam memperkuat ekonomi berbasis masyarakat.
Panitia Seleksi Nasional SDM PHTC akan menjadi pelaksana proses rekrutmen tersebut, dengan tujuan memperkuat kapasitas pelaksanaan program prioritas pemerintah di tingkat daerah.
Pemerintah menilai keterlibatan SDM yang kompeten menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas implementasi program, terutama yang berkaitan langsung dengan penguatan ekonomi masyarakat desa dan sektor perikanan.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menekankan bahwa program ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa dan PDT, serta Badan Kepegawaian Negara.
Selain itu, PT Agrinas Pangan Nusantara juga turut dilibatkan dalam mendukung implementasi program di lapangan.
Pemerintah berharap melalui skema rekrutmen ini, pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Dengan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah optimistis program ini mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sumber: Redaksi | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
