Jakarta | Rajawali Investigasi
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengawasan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dilakukan melalui pembentukan tim khusus baru. Menurutnya, mekanisme pengawasan telah berjalan melalui struktur internal yang ada di lembaga tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Dadan usai meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pemuda Muhammadiyah di Bekasi, Selasa (21/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan bahwa dalam struktur BGN terdapat beberapa unsur penting, termasuk wakil kepala yang menangani bidang investigasi serta komunikasi publik, hingga deputi yang fokus pada pemantauan dan pengawasan seluruh SPPG di Indonesia.
“Secara organik, sistem pengawasan sudah tersedia di dalam BGN. Tidak perlu membentuk tim tambahan karena fungsi tersebut sudah berjalan,” ujarnya.
Selain itu, penguatan pengawasan juga melibatkan inspektorat yang bertugas menindaklanjuti berbagai persoalan teknis di lapangan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kualitas program terus meningkat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2026.
Dalam rangka pengetatan standar operasional, BGN mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi ketentuan. Dadan menyebutkan, unit layanan yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) akan dihentikan sementara operasionalnya.
Tak hanya itu, SPPG yang telah mengajukan sertifikasi namun belum memperoleh SLHS dalam waktu satu bulan juga akan dikenai penghentian sementara hingga persyaratan dipenuhi.
Saat ini, sekitar 1.780 SPPG dari total 26.800 unit di seluruh Indonesia tengah dihentikan sementara.
Dadan menegaskan bahwa jumlah tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah dalam waktu singkat seiring proses perbaikan yang dilakukan masing-masing unit.
“Angkanya bisa berubah dalam satu hingga dua minggu ke depan, tergantung perkembangan di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa Program MBG merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.
Menurutnya, program ini menyasar sekitar 82,9 juta anak di seluruh Indonesia, sebuah target besar yang membutuhkan proses bertahap dan penyempurnaan berkelanjutan.
“Ini bukan pekerjaan mudah. Negara lain mungkin butuh puluhan tahun untuk menjangkau angka sebesar itu, sementara kita baru memulainya. Tentu masih ada kekurangan yang terus kita benahi,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa penutupan sementara terhadap 1.780 SPPG merupakan bentuk tindakan tegas pemerintah dalam menjaga kualitas layanan.
“Penutupan itu langkah paling keras yang bisa diambil saat ini demi memastikan standar tetap terjaga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Zulhas mengajak pihak sekolah untuk aktif memberikan laporan jika menemukan layanan yang tidak sesuai. Ia memastikan pemerintah telah menyiapkan berbagai saluran pengaduan, termasuk call center dan command center, guna mempercepat penanganan setiap laporan yang masuk.
