DUMAI, Rajawali Investigasi – Aparat gabungan di Kota Dumai berhasil menggagalkan upaya pemberangkatan ilegal puluhan calon pekerja migran ke Malaysia yang diduga berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM).
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolres Dumai, Kamis (23/04/2026). Dalam operasi itu, petugas mengamankan sebanyak 68 orang, yang terdiri dari 61 Warga Negara Indonesia (WNI) dan 7 Warga Negara Asing (WNA).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Agung Prianto, menyampaikan apresiasi atas kerja sama lintas instansi dalam menggagalkan rencana pengiriman tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak imigrasi akan terus memperkuat upaya pencegahan terhadap praktik penyelundupan manusia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sinergi antar aparat sangat penting dalam mencegah kejahatan seperti ini. Kami berkomitmen tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban TPPO maupun TPPM,” ujarnya.
Penindakan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Polres Dumai, Polsek Medang Kampai, BP3MI, hingga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai melalui unit intelijen dan penindakan keimigrasian.
Dari hasil pendataan awal, para WNI yang diamankan diketahui berasal dari sejumlah daerah di luar Riau, seperti Aceh, Sumatera Barat, Jambi, hingga Lombok. Sementara itu, tujuh WNA yang ikut diamankan terdiri dari enam orang yang diduga berasal dari etnis Rohingya Myanmar dan satu warga negara Bangladesh.
Mereka diduga hendak diberangkatkan secara nonprosedural melalui jalur laut di kawasan pesisir Pantai Selinsing, Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Dumai, dengan tujuan akhir Malaysia.
Dalam kasus ini, aparat juga telah menetapkan dua orang tersangka yang diduga berperan sebagai penyedia tempat penampungan sementara serta sopir yang mengangkut para calon pekerja migran tersebut.
Pihak imigrasi menyebut wilayah pesisir Dumai masih menjadi titik rawan praktik pengiriman ilegal. Oleh karena itu, pengawasan akan terus diperketat melalui kerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah.
Sebagai langkah lanjutan, para WNI yang diamankan diberikan sosialisasi terkait bahaya TPPO dan TPPM. Sementara itu, tujuh WNA kini masih dalam proses penanganan sesuai ketentuan hukum keimigrasian yang berlaku. (Redaksi)
